Warga Gunung Ruang Siap Pindah Strategi ‘Relokasi Humanis’ Bupati Iskandar untuk Masa Depan Pasca-Erupsi

Wartabmr – Erupsi Gunung Ruang bukan hanya meninggalkan abu vulkanik, tetapi juga trauma kolektif dan kebutuhan mendesak akan penataan kehidupan. Proses relokasi, yang seringkali menjadi isu sensitif, kini memasuki babak koordinasi akhir. Bupati Iskandar (nama disamarkan/contoh) telah menegaskan kesiapan daerah untuk menyambut warga yang direlokasi. Pertanyaannya, seberapa unik dan humanis strategi yang diusung ini, dan bagaimana hal ini menjawab kebutuhan jangka panjang masyarakat terdampak?

Keputusan untuk memindahkan warga dari zona bahaya adalah langkah krusial. Namun, keberhasilan relokasi tidak diukur dari seberapa cepat pemindahan dilakukan, melainkan dari kualitas hidup baru yang ditawarkan. Artikel ini akan menganalisis strategi ‘Relokasi Humanis’ yang menjadi fokus utama dalam koordinasi terakhir.

Membongkar Pilar Kesiapan Daerah: Infrastruktur vs. Kesejahteraan Mental

Koordinasi yang dipimpin oleh Bupati Iskandar menyoroti dua aspek utama: kesiapan infrastruktur fisik dan kesiapan sosial-ekonomi masyarakat. Kesiapan fisik meliputi penyediaan lahan, pembangunan rumah layak huni, dan akses dasar (air bersih, listrik).

Prioritas tata ruang relokasi bukan sekadar memindahkan bangunan. Data terbaru menunjukkan fokus pada pembangunan pemukiman yang tangguh bencana (disaster-resilient). Lokasi baru harus memiliki kajian mitigasi yang kuat, jauh dari potensi ancaman geologis maupun hidrometeorologi.

Jaminan penghidupan baru (livelihood) Inilah titik krusial yang membedakan relokasi sukses. Warga Gunung Ruang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor maritim dan pertanian. Strategi ‘Relokasi Humanis’ harus menjamin ketersediaan lahan/akses mata pencaharian yang serupa atau bahkan lebih baik. Koordinasi terakhir membahas pembukaan akses kredit mikro dan pelatihan keterampilan baru untuk diversifikasi ekonomi.

Strategi ‘Relokasi Humanis’ Pendekatan Partisipatif Sebagai Kunci

Istilah ‘Humanis’ dalam konteks relokasi berarti penempatan manusia sebagai subjek, bukan objek. Kunci keberhasilan implementasi E-E-A-T (Expertise, Experience, Authority, Trustworthiness) di sini adalah dengan melihat data pengalaman relokasi sebelumnya di Indonesia.

Membangun Kepercayaan Melalui Dialog Terbuka

Bupati Iskandar menekankan bahwa setiap langkah diambil berdasarkan persetujuan dan partisipasi aktif dari perwakilan warga. Proses sosialisasi dan dialog yang intensif membantu mengurangi kekhawatiran terkait legalitas lahan dan adaptasi budaya di lokasi baru. Hal ini menciptakan trustworthiness yang tinggi antara pemerintah daerah dan warga.

Tantangan Logistik dan Mitigasi Risiko Jangka Panjang

Meskipun koordinasi menunjukkan kesiapan, tantangan logistik pemindahan ratusan kepala keluarga dalam waktu singkat tetap menjadi risiko. Selain itu, ada risiko jangka panjang yang harus dimitigasi:

Adaptasi ekonomi seberapa cepat warga bisa beralih dari mata pencaharian lama ke yang baru? Pemerintah daerah harus menyiapkan program pendampingan ekonomi yang terukur, minimal selama 1-2 tahun pertama.

Kepemilikan lahan meskipun relokasi menjanjikan rumah baru, status kepemilikan (sertifikat hak milik) harus jelas dan segera diberikan untuk menghindari konflik agraria di masa depan.

Dampak psikososial trauma pasca-erupsi tidak hilang hanya dengan pindah. Tim psikolog dan relawan harus disiagakan untuk memberikan pendampingan berkelanjutan di lokasi baru.

Kesiapan yang ditegaskan oleh Bupati Iskandar menjelang relokasi warga Gunung Ruang adalah sebuah sinyal positif. Strategi ‘Relokasi Humanis’ dengan penekanan pada partisipasi warga dan jaminan penghidupan adalah model yang harus diikuti. Keberhasilan relokasi ini akan menjadi tolok ukur (benchmark) bagi penanganan bencana di masa depan. Fokus saat ini harus bergeser dari sekadar ‘memindahkan’ menjadi ‘membangun kembali’ kehidupan yang lebih aman, sejahtera, dan bermartabat bagi Warga Gunung Ruang dan seluruh masyarakat terdampak bencana.