Memperkuat Ekonomi Lokal dengan Pembayaran Retribusi QRIS

MINAHASA TENGGARA – Pembayaran retribusi daerah secara tunai seringkali dituding sebagai celah utama kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Namun, di tengah tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Sulawesi Utara, telah mengambil langkah progresif dan berani. Peluncuran pembayaran retribusi daerah melalui Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) bukan sekadar pembaruan teknis; ini adalah manifesto komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan penguatan ekonomi lokal.

Langkah ini menegaskan bahwa digitalisasi tata kelola keuangan daerah adalah kunci untuk masa depan fiskal yang lebih stabil dan tepercaya.

Mengapa QRIS Menjadi Solusi Krusial untuk PAD Daerah

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menyoroti tiga pilar utama di balik inisiatif ini: mempercepat layanan publik, menutup celah kebocoran pendapatan daerah, dan memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

Sistem pembayaran tunai tradisional rentan terhadap manipulasi dan pencatatan yang tidak akurat. Dengan QRIS, setiap transaksi tercatat secara digital dan real-time. Ini secara efektif meminimalkan interaksi tunai antara petugas dan wajib retribusi. Hasilnya adalah data pendapatan yang lebih akurat, yang secara langsung membangun kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola keuangan Pemkab Minahasa Tenggara.

Bagi masyarakat, kemudahan bertransaksi menjadi faktor pendorong utama kepatuhan. Pembayaran retribusi tidak lagi memerlukan antrean panjang atau pencarian uang tunai. Cukup dengan scan menggunakan aplikasi perbankan atau dompet digital, pembayaran selesai dalam hitungan detik. Ini adalah manifestasi nyata dari layanan publik yang pro-masyarakat.

Kinerja Digitalisasi Mitra dan Rekomendasi Masa Depan

Komitmen Pemkab Minahasa Tenggara terhadap digitalisasi patut diacungi jempol. Berdasarkan survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I 2025, Mitra berhasil mempertahankan nilai impresif 92,40%. Peringkat ke-38 dari 70 Kabupaten di Sulawesi ini menunjukkan bahwa digitalisasi di Mitra berada di jalur yang benar.

Meski sudah unggul, Analis Yunior BI Sulawesi Utara, Tasyafa Aleysa, memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Poin-poin ini menjadi peta jalan penting bagi Pemkab Mitra:

High Level Marketing (HLM) sosialisasi yang gencar dan terstruktur di level pimpinan untuk memastikan dukungan menyeluruh.

Optimalisasi Anggaran ETPD memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif untuk infrastruktur dan edukasi digital.

Peningkatan Kanal Pembayaran Nontunai integrasi dengan lebih banyak platform pembayaran untuk cakupan yang lebih luas.

Integrasi Kebijakan Nasional sinkronisasi program daerah dengan inisiatif nasional seperti Kartu Kredit Indonesia dan sistem E-Tax.

Wakil Bupati Minahasa Tenggara, Fredy Tuda, mengapresiasi konsistensi pendampingan dari Bank Indonesia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital ini akan membawa dampak positif yang signifikan pada sektor pertumbuhan ekonomi daerah.

Mengamankan Kemandirian Fiskal di Tengah Ekonomi Dinamis

Inisiatif pembayaran retribusi QRIS di Minahasa Tenggara adalah langkah strategis jangka panjang. Dengan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan akuntabilitas PAD, Pemkab Mitra menempatkan dirinya dalam posisi yang lebih stabil untuk menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis. Transparansi pendapatan berarti alokasi belanja daerah dapat direncanakan dengan lebih matang dan fokus pada kebutuhan prioritas masyarakat.

Ini adalah sebuah cerita sukses digitalisasi daerah yang tidak hanya berorientasi pada kemudahan, tetapi pada integritas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kabupaten Minahasa Tenggara telah membuktikan bahwa teknologi digital adalah mitra terbaik pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih, efisien, dan pro-rakyat.

Peluncuran QRIS untuk retribusi daerah oleh Pemkab Minahasa Tenggara adalah terobosan transformatif. Ini adalah sebuah upaya holistik yang menjamin transparansi, menutup celah kebocoran, dan secara simultan meningkatkan kualitas layanan publik. Keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi kuat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia. Digitalisasi keuangan adalah mesin baru yang akan mendorong Minahasa Tenggara menuju kemandirian fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.