APBD Sulut 2026 di Tengah Keterbatasan Fiskal Arah Baru Pembangunan Gubernur Yulius
MANADO – Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026 menjadi titik balik penting. Rapat Paripurna DPRD Sulut pada Rabu (26/11/2025) secara resmi menetapkan instrumen kebijakan ini. Gubernur Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menegaskan bahwa ini adalah fondasi baru pembangunan.
Keputusan ini lahir di tengah tantangan ekonomi yang tidak ringan. Ruang fiskal yang terbatas memaksa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk menerapkan strategi penganggaran yang cerdas dan sangat fokus.
Prioritas Anggaran Melampaui Sekadar Belanja Rutin
Postur APBD Sulut 2026 menunjukkan total Pendapatan Daerah yang ditargetkan sebesar Rp3,18 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp3,01 triliun. Angka ini mencerminkan kehati-hatian dalam manajemen keuangan. Fokusnya bukan pada besaran, melainkan pada ketepatan sasaran.
Gubernur Yulius Selvanus dengan jelas menggarisbawahi tiga sektor strategis yang akan menjadi tulang punggung alokasi anggaran: Sumber Daya Manusia (SDM), Agrobisnis, dan Pariwisata.
SDM dan Pendidikan Investasi Jangka Panjang
Peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan SDM menempati prioritas utama. Dalam konteks ini, alokasi anggaran diarahkan untuk program beasiswa dan peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Tujuannya adalah memastikan masyarakat Sulut siap menghadapi persaingan kerja di era digital. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menciptakan SDM yang adaptif, bukan sekadar responsif.
Agrobisnis dan UMKM Mengamankan Basis Ekonomi Lokal
Sebagai provinsi dengan potensi pertanian dan perikanan yang besar, penguatan agrobisnis menjadi kunci. Anggaran dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendukung sektor pertanian, perikanan, serta pengembangan UMKM. Propemperda 2026 diharapkan dapat melahirkan regulasi yang mempermudah perizinan dan akses modal bagi pelaku usaha kecil. Ini adalah langkah nyata Pemprov Sulut untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi rakyat.
Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Daya Ungkit PAD
Pengembangan pariwisata, terutama yang berbasis kearifan lokal, diyakini menjadi pendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa depan. Persiapan Sulut sebagai tuan rumah berbagai kegiatan strategis, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri, memerlukan alokasi belanja modal yang efektif. Anggaran pariwisata bukan hanya untuk promosi, tetapi juga untuk pembenahan destinasi dan mendorong sport tourism.
Propemperda 2026 Landasan Hukum yang Adaptif
Pengesahan Propemperda 2026 adalah pasangan tak terpisahkan dari APBD. Program ini akan menjadi pedoman penyusunan regulasi daerah sepanjang tahun 2026. Gubernur Yulius menekankan bahwa Peraturan Daerah (Perda) yang dihasilkan harus adaptif, solutif, dan fleksibel.
Ini adalah kunci tata kelola pemerintahan yang efektif. Regulasi yang baik dapat mengoptimalkan pendapatan daerah, seperti melalui Ranperda Perubahan Perda Pajak dan Retribusi yang diusulkan. Selain itu, Propemperda juga harus memastikan bahwa aturan baru tidak menghambat, melainkan mendukung, pertumbuhan dunia usaha dan peningkatan pelayanan publik.
Tantangan dan Optimisme di Tengah Fiskal Terbatas
Pemerintah Provinsi Sulut mengakui bahwa mereka beroperasi dalam ‘ruang fiskal terbatas’. Tantangan eksternal dan dinamika politik pasca-Pilkada menuntut konsentrasi penuh birokrasi. Namun, Gubernur Yulius optimis bahwa dengan perencanaan yang matang dan implementasi program yang pragmatis, anggaran tetap dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Alokasi dana untuk pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) yang meningkat drastis di tahun 2026, misalnya, menunjukkan komitmen Pemprov dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Ini membuktikan bahwa meskipun fiskal terbatas, prioritas sosial tetap terdepan. Kolaborasi erat antara eksekutif (Pemprov) dan legislatif (DPRD) menjadi kunci untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas.
Menuju Pembangunan Sulut yang Berkelanjutan
Pengesahan APBD Sulut 2026 dan Propemperda 2026 adalah lebih dari sekadar rutinitas akhir tahun; ini adalah cetak biru untuk masa depan pembangunan Sulawesi Utara. Dengan fokus tajam pada SDM, Agrobisnis, dan Pariwisata, diiringi landasan regulasi yang adaptif, Sulut menunjukkan komitmen untuk membangun secara berkelanjutan dan merata. Langkah strategis ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tekanan fiskal.